NEW YORK – Keputusan untuk berkeluarga adalah salah satu keputusan paling penting yang dapat diambil oleh seseorang. Hal tersebut juga merupakan sebuah hak asasi manusia yang mendasar; hanya orang dewasa yang dapat memutuskan apakah mereka ingin berkeluarga, kapan mereka ingin melakukan hal tersebut, atau seberapa banyak anak yang ingin mereka miliki. Namun, bagi jutaan orang di dunia, hak ini masih belum dapat direalisasikan.
Lebih dari 200 juta perempuan di negara-negara berkembang yang ingin menunda atau menghindari kehamilan tidak menggunakan metode kontrasepsi modern. Perempuan yang miskin, kurang berpendidikan, atau tinggal di daerah pedesaan menghadapi hambatan ekonomi, budaya, dan kelembagaan yang signifikan untuk mengakses program Keluarga Berencana (KB), dan sering kali menggunakan cara-cara pencegahan kehamilan yang berbahaya karena mereka putus asa. Jika perempuan mempunyai akses universal terhadap informasi dan layanan keluarga berencana yang sukarela, angka kematian ibu dapat berkurang sebanyak tiga-perempat dari jumlah yang ada saat ini dan angka kematian bayi dapat dikurangi sebanyak seperlima dari jumlah yang ada saat ini.
Namun KB memberikan manfaat lain selain menyelamatkan nyawa; program tersebut juga dapat menghemat uang. Untuk setiap dolar yang diinvestasikan pada layanan kesehatan reproduksi, $2.20 dapat dihemat dari biaya layanan kesehatan yang berhubungan dengan kehamilan. Terlebih lagi, semakin lama perempuan menunda untuk mempunyai anak, maka semakin lama ia bisa berpartisipasi sebagai tenaga kerja berbayar sehingga meningkatkan kesehatan ekonomi dan kemakmuran masyarakat miskin.
Beberapa negara telah mengakui manfaat-manfaat tersebut dan mengalokasikan anggaran yang sesuai. Di Thailand, misalnya saja, Kementerian Kesehatan telah meningkatkan anggaran keluarga berencana dengan alasan bahwa dengan mengalokasikan anggaran saat ini akan mengurangi biaya layanan kesehatan di masa depan.
Penilaian pemerintah Thailand tersebut memang benar; ketika negara-negara berkembang melakukan investasi untuk memberdayakan generasi muda untuk mulai berkeluarga ketika mereka telah siap, tingkat kelahiran akan turun dan jumlah populasi usia kerja akan meningkat relatif terhadap penduduk yang bukan termasuk usia kerja. Hal yang disebut dengan “dividen demografi” diperkirakan akan sangat tinggi di Afrika Sub-Sahara, dimana sepertiga dari populasinya berusia antara sepuluh dan 24 tahun.
Meskipun terdapat banyak manfaat dari layanan keluarga berencana, masih banyak negara yang kurang mengalokasikan dana untuk bagian penting tersebut dari sistem layanan kesehatan mereka. Reproductive Health Supplies Coalition, yang merupakan kelompok penelitian dan advokasi global, memperkirakan bahwa negara-negara berkembang mengalami kekurangan dana sebesar $793 juta untuk pasokan kontrasepsi selama tiga tahun mendatang. Khusus bagi perempuan miskin, layanan yang didanai oleh pemerintah sering kali merupakan satu-satunya pilihan yang aman dan efektif untuk solusi keluarga berencana. Ketika program pemerintah tidak tersedia, kemampuan untuk membuat rencana untuk berkeluarga menjadi lebih rendah dan tingkat kehamilan yang tidak direncanakan meningkat.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
Investasi dalam sumber daya manusia, ketika disertai dengan kebijakan ekonomi yang baik dan pasar tenaga kerja yang kuat, akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi negara-negara berkembang. Pendanaan penuh untuk kebutuhan keluarga berencana di negara-negara miskin akan mengangkat jutaan orang dari kemiskinan, meningkatkan tingkat pencapaian pendidikan, dan membantu mengurangi kesenjangan upah berdasarkan gender di negara-negara Selatan. Karena alasan ini dan banyak alasan lainnya, Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) berkomitmen penuh untuk membantu upaya negara-negara untuk menegakkan hak individu – dan khususnya perempuan – untuk memilih apakah mereka ingin mempunyai anak dan kapan waktu yang tepat bagi mereka.
UNFPA menargetkan bahwa pada tahun 2030 perempuan di mana pun mereka berada mempunyai akses terhadap layanan keluarga berencana tanpa rasa takut atau kekhawatiran akan biaya. Namun kami tidak bisa melakukan hal ini sendiri. Para pemimpin di pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus turut serta dalam upaya untuk mencapai tujuan ambisius ini.
Negara-negara maju dapat memecahkan permasalahan kekurangan dana keluarga berencana global dengan 20 sen per orang per tahun, yang merupakan biaya yang sangat murah jika dibandingkan dengan perkiraan manfaat bagi individu, keluarga, dan ekonomi. Selain dari peningkatan pengeluaran, kebijakan dan hukum yang baru serta pelaksanaan peraturan yang ada akan diperlukan untuk membantu melindungi perempuan dan untuk memberdayakan pasangan muda.
Upaya untuk memperluas akses terhadap layanan dan perawatan keluarga berencana bukan hal yang baru. Lima puluh tahun yang lalu, pada Konferensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan di Tehran, komunitas global menyatakan bahwa “orang tua mempunyai hak asasi mendasar untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah dan jeda antara kelahiran anak-anak mereka.” Pada saat itu, ide tersebut termasuk ide yang visioner; kita sekarang mengetahui bahwa pencapaian hal tersebut adalah syarat dari pembangunan yang sukses.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Donald Trump’s attempt to reindustrialize the US economy by eliminating trade deficits will undoubtedly cause pain and disruption on a massive scale. But it is important to remember that both major US political parties have abandoned free trade in pursuit of similar goals.
argues that America’s protectionist policies reflect a global economic reordering that was already underway.
Donald Trump and Elon Musk's reign of disruption is crippling research universities’ ability to serve as productive partners in innovation, thus threatening the very system that they purport to celebrate. The Chinese, who are increasingly becoming frontier innovators in their own right, will be forever grateful.
warns that the pillars of US dynamism and competitiveness are being systematically toppled.
NEW YORK – Keputusan untuk berkeluarga adalah salah satu keputusan paling penting yang dapat diambil oleh seseorang. Hal tersebut juga merupakan sebuah hak asasi manusia yang mendasar; hanya orang dewasa yang dapat memutuskan apakah mereka ingin berkeluarga, kapan mereka ingin melakukan hal tersebut, atau seberapa banyak anak yang ingin mereka miliki. Namun, bagi jutaan orang di dunia, hak ini masih belum dapat direalisasikan.
Lebih dari 200 juta perempuan di negara-negara berkembang yang ingin menunda atau menghindari kehamilan tidak menggunakan metode kontrasepsi modern. Perempuan yang miskin, kurang berpendidikan, atau tinggal di daerah pedesaan menghadapi hambatan ekonomi, budaya, dan kelembagaan yang signifikan untuk mengakses program Keluarga Berencana (KB), dan sering kali menggunakan cara-cara pencegahan kehamilan yang berbahaya karena mereka putus asa. Jika perempuan mempunyai akses universal terhadap informasi dan layanan keluarga berencana yang sukarela, angka kematian ibu dapat berkurang sebanyak tiga-perempat dari jumlah yang ada saat ini dan angka kematian bayi dapat dikurangi sebanyak seperlima dari jumlah yang ada saat ini.
Namun KB memberikan manfaat lain selain menyelamatkan nyawa; program tersebut juga dapat menghemat uang. Untuk setiap dolar yang diinvestasikan pada layanan kesehatan reproduksi, $2.20 dapat dihemat dari biaya layanan kesehatan yang berhubungan dengan kehamilan. Terlebih lagi, semakin lama perempuan menunda untuk mempunyai anak, maka semakin lama ia bisa berpartisipasi sebagai tenaga kerja berbayar sehingga meningkatkan kesehatan ekonomi dan kemakmuran masyarakat miskin.
Beberapa negara telah mengakui manfaat-manfaat tersebut dan mengalokasikan anggaran yang sesuai. Di Thailand, misalnya saja, Kementerian Kesehatan telah meningkatkan anggaran keluarga berencana dengan alasan bahwa dengan mengalokasikan anggaran saat ini akan mengurangi biaya layanan kesehatan di masa depan.
Penilaian pemerintah Thailand tersebut memang benar; ketika negara-negara berkembang melakukan investasi untuk memberdayakan generasi muda untuk mulai berkeluarga ketika mereka telah siap, tingkat kelahiran akan turun dan jumlah populasi usia kerja akan meningkat relatif terhadap penduduk yang bukan termasuk usia kerja. Hal yang disebut dengan “dividen demografi” diperkirakan akan sangat tinggi di Afrika Sub-Sahara, dimana sepertiga dari populasinya berusia antara sepuluh dan 24 tahun.
Meskipun terdapat banyak manfaat dari layanan keluarga berencana, masih banyak negara yang kurang mengalokasikan dana untuk bagian penting tersebut dari sistem layanan kesehatan mereka. Reproductive Health Supplies Coalition, yang merupakan kelompok penelitian dan advokasi global, memperkirakan bahwa negara-negara berkembang mengalami kekurangan dana sebesar $793 juta untuk pasokan kontrasepsi selama tiga tahun mendatang. Khusus bagi perempuan miskin, layanan yang didanai oleh pemerintah sering kali merupakan satu-satunya pilihan yang aman dan efektif untuk solusi keluarga berencana. Ketika program pemerintah tidak tersedia, kemampuan untuk membuat rencana untuk berkeluarga menjadi lebih rendah dan tingkat kehamilan yang tidak direncanakan meningkat.
Introductory Offer: Save 30% on PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
Investasi dalam sumber daya manusia, ketika disertai dengan kebijakan ekonomi yang baik dan pasar tenaga kerja yang kuat, akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi negara-negara berkembang. Pendanaan penuh untuk kebutuhan keluarga berencana di negara-negara miskin akan mengangkat jutaan orang dari kemiskinan, meningkatkan tingkat pencapaian pendidikan, dan membantu mengurangi kesenjangan upah berdasarkan gender di negara-negara Selatan. Karena alasan ini dan banyak alasan lainnya, Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) berkomitmen penuh untuk membantu upaya negara-negara untuk menegakkan hak individu – dan khususnya perempuan – untuk memilih apakah mereka ingin mempunyai anak dan kapan waktu yang tepat bagi mereka.
UNFPA menargetkan bahwa pada tahun 2030 perempuan di mana pun mereka berada mempunyai akses terhadap layanan keluarga berencana tanpa rasa takut atau kekhawatiran akan biaya. Namun kami tidak bisa melakukan hal ini sendiri. Para pemimpin di pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus turut serta dalam upaya untuk mencapai tujuan ambisius ini.
Negara-negara maju dapat memecahkan permasalahan kekurangan dana keluarga berencana global dengan 20 sen per orang per tahun, yang merupakan biaya yang sangat murah jika dibandingkan dengan perkiraan manfaat bagi individu, keluarga, dan ekonomi. Selain dari peningkatan pengeluaran, kebijakan dan hukum yang baru serta pelaksanaan peraturan yang ada akan diperlukan untuk membantu melindungi perempuan dan untuk memberdayakan pasangan muda.
Upaya untuk memperluas akses terhadap layanan dan perawatan keluarga berencana bukan hal yang baru. Lima puluh tahun yang lalu, pada Konferensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan di Tehran, komunitas global menyatakan bahwa “orang tua mempunyai hak asasi mendasar untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah dan jeda antara kelahiran anak-anak mereka.” Pada saat itu, ide tersebut termasuk ide yang visioner; kita sekarang mengetahui bahwa pencapaian hal tersebut adalah syarat dari pembangunan yang sukses.