LONDON – “Bayi ini sudah meninggal. Kami di sini tidak bisa membantu Anda.” Ketika mendengar kata-kata yang menyakitkan ini, Yasmelis Casanova yang sedang hamil sudah melewati perjalanan yang panjang dan menyakitkan, melewati berbagai pos pemeriksaan COVID-19, menuju rumah sakit di Caracas, Venezuela. Ia mengalami pendarahan selama berjam-jam tanpa menerima perawatan. Ketika para dokter di rumah sakit kedua yang ia datangi akhirnya melakukan operasi, mereka mengeluarkan ovariumnya tanpa meminta persetujuannya terlebih dulu. Lalu, ia menghabiskan 20 hari sendirian; kunjungan dilarang karena adanya pembatasan COVID-19.
Infrastruktur layanan kesehatan Venezuela sudah bermasalah jauh sebelum pandemi ini terjadi, tapi krisis COVID-19 sudah mendorong infrastruktur ini ke ambang kehancuran. Banyak perempuan yang mengalami kegawatdaruratan obstetri sekarang harus berjuang untuk sampai ke rumah sakit, apalagi mendapatkan akses terhadap layanan yang memadai. Tapi kegagalan ini juga terjadi di luar Venezuela, baik di negara kaya dan juga miskin.
Bulan lalu openDemocracy mengeluarkan hasil penyelidikan global terhadap pelayanan ibu melahirkan pada saat pandemi COVID-19. Di 45 negara – mulai dari Kanada hingga Kamerun, dari Inggris hingga Ekuador – kami menemukan hal-hal yang digambarkan oleh para dokter dan pengacara sebagai pelanggaran yang “mengagetkan” dan “tidak perlu” terhadap hukum dan panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan bayi pada masa pandemi.
Misalnya saja panduan COVID-19 WHO yang mendetail menegaskan bahwa ibu yang melahirkan harus ditemani oleh satu orang yang dipilihnya. Tapi, di Eurasia dan Amerika Latin – termasuk di setidaknya 15 negara Eropa – ibu hamil dipaksa melahirkan tanpa ada orang yang menemani.
Selain itu, panduan WHO juga menyebutkan bahwa prosedur seperti operasi caesar harus dilakukan hanya ketika diperlukan secara medis atau atas persetujuan dari ibu yang akan melahirkan. Tapi di 11 negara, banyak ibu melaporkan bahwa mereka tidak setuju dengan operasi caesar, induksi, dan episiotomi (pembedahan vagina perempuan) yang dilakukan terhadap mereka, atau mereka berpendapat bahwa prosedur-prosedur tersebut tidak diperlukan secara medis.
Panduan WHO juga menyatakan bahwa ibu yang melahirkan harus menerima dukungan dalam pemberian asi dan kesempatan melakukan kontak kulit langsung dengan bayi yang baru lahir. Tapi para ibu dipisahkan dari bayi mereka yang baru lahir di setidaknya 15 negara – termasuk di setidaknya enam negara Eropa – dan dicegah memberikan asi di setidaknya tujuh negara, meskipun tidak ada bukti nyata bahwa COVID-19 bisa ditularkan melalui air susu ibu.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
Para dokter dan ahli kesehatan setuju: prosedur-prosedur di atas tidak diperlukan untuk mencegah penularan COVID-19.
Selain itu, ada banyak laporan kematian ibu hamil di Afrika, setelah pembatasan perjalanan ketika lockdown mencegah perempuan untuk sampai di rumah sakit. Banyak perempuan di negara-negara berkembang terpaksa melahirkan dalam kondisi yang tidak bersih dan aman. Para ahli kini memperingatkan bahwa selama enam bulan, pembatasan COVID-19 dan gangguan layanan kesehatan bisa menyebabkan 56.700 kematian ibu tambahan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.
Kalau contoh-contoh di atas belum cukup untuk memperlihatkan kekurangan dalam tindakan pencegahan COVID-19 saat ini, kita bisa bayangkan betapa tidak seragamnya cara tindakan tersebut diterapkan (dan dihapuskan). Di beberapa wilayah Inggris, perempuan kini bisa mengajak pasangan mereka ke pub, tapi tidak ke pemeriksaan kehamilan.
Hal ini mencerminkan sejarah panjang “ketidakadilan berdasarkan tempat tinggal” yang menentukan akses terhadap layanan kesehatan dan layanan lainnya, mulai dari klinik fertilitas in vitro hingga penampungan korban kekerasan rumah tangga. Dan hal ini sejalan dengan pola global yang meremehkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan perempuan, termasuk ketika melahirkan. Tahun lalu, sebuah penelitian yang dipimpin WHO melaporkan bahwa 42% perempuan yang diwawancarai oleh para peneliti di Ghana, Guinea, Myanmar, dan Nigeria mengatakan bahwa mereka mengalami pelecehan fisik atau verbal, stigma, atau diskriminasi di fasilitas kesehatan ketika melahirkan.
Di Amerika Latin, beberapa negara – termasuk Argentina, Ekuador, Meksiko, Uruguay, dan Venezuela – sudah mengesahkan peraturan yang melarang dilakukannya prosedur medis, seperti operasi caesar, tanpa persetujuan yang berdasarkan informasi. Tapi peraturan ini jarang sekali ditegakkan, dan para pendukung peraturan ini melaporkan bahwa pihak berwenang dan staf medis menormalisasikan kekerasan obstetri seperti itu.
Bahkan sebelum terjadinya pandemi ini, 40% bayi di Amerika Latin sudah dilahirkan melalui operasi caesar, walaupun metode ini mempunyai risiko yang lebih tinggi terhadap ibu dan bayi. WHO menyarankan tingkat operasi caesar sekitar 15% dengan menitikberatkan pada syarat bahwa bedah Caesar harus dilakukan hanya jika diperlukan secara medis.
Lebih lanjut, sebagian besar negara-negara Afrika sudah tidak berada di jalur yang tepat untuk mencapai sasaran menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir pada tahun 2030, sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa Bangsa. Jesca Nsungwa Sabiiti, komisioner kesehatan ibu dan anak Uganda, mengingatkan bahwa pandemi ini mungkin akan semakin menunda pencapaian sasaran.
Tapi, walaupun krisis COVID-19 ini dapat menghambat kemajuan, krisis ini juga dapat mendorong perubahan, dengan memaksa pemerintah-pemerintah dan masyarakat sipil memikirkan ulang mengenai cara sistem kesehatan, perekonomian, dan masyarakat kita ditata. Sejauh ini, pembahasan – terutama di kalangan pengambil kebijakan – cenderung sempit dan hanya berfokus pada solusi jangka pendek. Jika kita ingin membangun dunia pasca-COVID yang “adil, berketahanan, dan berkelanjutan,” yang didukung oleh para pemimpin, kita harus menyambut visi kesehatan masyarakat yang lebih ambisius.
Contohnya, hukum yang melindungi kelompok yang rentan harus disahkan dan ditegakkan. Lembaga kesehatan dan badan-badan lainnya harus menyelidiki pelanggaran dan meminta pertanggungjawaban pemberi layanan kesehatan. Dan, pemerintah serta donor harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk advokasi pada bidang-bidang yang bermasalah seperti kesehatan ibu hamil, dan untuk menerapkan pendekatan berbasis hak dalam pelatihan medis dan pemberian layanan pada semua bidang kesehatan.
Masalah yang ada juga mencakup hal-hal di luar pelayanan medis langsung. Saat ini, seorang perempuan dapat dipenjara karena keguguran (seperti di El Salvador) dan ditahan karena tidak membayar tagihan rumah sakit setelah melahirkan (seperti di Kenya). Ketidakadilan struktural dan diskriminasi yang berbasis gender, ras, kelas sosial, disabilitas, dan lainnya masih mempengaruhi tiap aspek kehidupan kita baik di negara kaya maupun miskin. Semua kegagalan ini melemahkan sistem kesehatan masyarakat kita.
Terlalu banyak ibu yang merasa sendirian, takut, dan trauma saat melahirkan selama pandemi ini. Dalam penyelidikan openDemocracy, seorang perempuan di Italia menyatakan harapannya bahwa para pengambil kebijakan dan penyedia layanan medis mengambil pelajaran dari penderitaannya, dan penderitaan orang lain yang sepertinya, agar perempuan lain tidak harus mengalami apa yang telah ia alami. Demi mereka, kita harus memastikan bahwa harapan ini terpenuhi.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
China’s prolonged reliance on fiscal stimulus has distorted economic incentives, fueling a housing glut, a collapse in prices, and spiraling public debt. With further stimulus off the table, the only sustainable path is for the central government to relinquish more economic power to local governments and the private sector.
argues that the country’s problems can be traced back to its response to the 2008 financial crisis.
World order is a matter of degree: it varies over time, depending on technological, political, social, and ideological factors that can affect the global distribution of power and influence norms. It can be radically altered both by broader historical trends and by a single major power's blunders.
examines the role of evolving power dynamics and norms in bringing about stable arrangements among states.
LONDON – “Bayi ini sudah meninggal. Kami di sini tidak bisa membantu Anda.” Ketika mendengar kata-kata yang menyakitkan ini, Yasmelis Casanova yang sedang hamil sudah melewati perjalanan yang panjang dan menyakitkan, melewati berbagai pos pemeriksaan COVID-19, menuju rumah sakit di Caracas, Venezuela. Ia mengalami pendarahan selama berjam-jam tanpa menerima perawatan. Ketika para dokter di rumah sakit kedua yang ia datangi akhirnya melakukan operasi, mereka mengeluarkan ovariumnya tanpa meminta persetujuannya terlebih dulu. Lalu, ia menghabiskan 20 hari sendirian; kunjungan dilarang karena adanya pembatasan COVID-19.
Infrastruktur layanan kesehatan Venezuela sudah bermasalah jauh sebelum pandemi ini terjadi, tapi krisis COVID-19 sudah mendorong infrastruktur ini ke ambang kehancuran. Banyak perempuan yang mengalami kegawatdaruratan obstetri sekarang harus berjuang untuk sampai ke rumah sakit, apalagi mendapatkan akses terhadap layanan yang memadai. Tapi kegagalan ini juga terjadi di luar Venezuela, baik di negara kaya dan juga miskin.
Bulan lalu openDemocracy mengeluarkan hasil penyelidikan global terhadap pelayanan ibu melahirkan pada saat pandemi COVID-19. Di 45 negara – mulai dari Kanada hingga Kamerun, dari Inggris hingga Ekuador – kami menemukan hal-hal yang digambarkan oleh para dokter dan pengacara sebagai pelanggaran yang “mengagetkan” dan “tidak perlu” terhadap hukum dan panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan bayi pada masa pandemi.
Misalnya saja panduan COVID-19 WHO yang mendetail menegaskan bahwa ibu yang melahirkan harus ditemani oleh satu orang yang dipilihnya. Tapi, di Eurasia dan Amerika Latin – termasuk di setidaknya 15 negara Eropa – ibu hamil dipaksa melahirkan tanpa ada orang yang menemani.
Selain itu, panduan WHO juga menyebutkan bahwa prosedur seperti operasi caesar harus dilakukan hanya ketika diperlukan secara medis atau atas persetujuan dari ibu yang akan melahirkan. Tapi di 11 negara, banyak ibu melaporkan bahwa mereka tidak setuju dengan operasi caesar, induksi, dan episiotomi (pembedahan vagina perempuan) yang dilakukan terhadap mereka, atau mereka berpendapat bahwa prosedur-prosedur tersebut tidak diperlukan secara medis.
Panduan WHO juga menyatakan bahwa ibu yang melahirkan harus menerima dukungan dalam pemberian asi dan kesempatan melakukan kontak kulit langsung dengan bayi yang baru lahir. Tapi para ibu dipisahkan dari bayi mereka yang baru lahir di setidaknya 15 negara – termasuk di setidaknya enam negara Eropa – dan dicegah memberikan asi di setidaknya tujuh negara, meskipun tidak ada bukti nyata bahwa COVID-19 bisa ditularkan melalui air susu ibu.
Introductory Offer: Save 30% on PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
Para dokter dan ahli kesehatan setuju: prosedur-prosedur di atas tidak diperlukan untuk mencegah penularan COVID-19.
Selain itu, ada banyak laporan kematian ibu hamil di Afrika, setelah pembatasan perjalanan ketika lockdown mencegah perempuan untuk sampai di rumah sakit. Banyak perempuan di negara-negara berkembang terpaksa melahirkan dalam kondisi yang tidak bersih dan aman. Para ahli kini memperingatkan bahwa selama enam bulan, pembatasan COVID-19 dan gangguan layanan kesehatan bisa menyebabkan 56.700 kematian ibu tambahan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.
Kalau contoh-contoh di atas belum cukup untuk memperlihatkan kekurangan dalam tindakan pencegahan COVID-19 saat ini, kita bisa bayangkan betapa tidak seragamnya cara tindakan tersebut diterapkan (dan dihapuskan). Di beberapa wilayah Inggris, perempuan kini bisa mengajak pasangan mereka ke pub, tapi tidak ke pemeriksaan kehamilan.
Hal ini mencerminkan sejarah panjang “ketidakadilan berdasarkan tempat tinggal” yang menentukan akses terhadap layanan kesehatan dan layanan lainnya, mulai dari klinik fertilitas in vitro hingga penampungan korban kekerasan rumah tangga. Dan hal ini sejalan dengan pola global yang meremehkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan perempuan, termasuk ketika melahirkan. Tahun lalu, sebuah penelitian yang dipimpin WHO melaporkan bahwa 42% perempuan yang diwawancarai oleh para peneliti di Ghana, Guinea, Myanmar, dan Nigeria mengatakan bahwa mereka mengalami pelecehan fisik atau verbal, stigma, atau diskriminasi di fasilitas kesehatan ketika melahirkan.
Di Amerika Latin, beberapa negara – termasuk Argentina, Ekuador, Meksiko, Uruguay, dan Venezuela – sudah mengesahkan peraturan yang melarang dilakukannya prosedur medis, seperti operasi caesar, tanpa persetujuan yang berdasarkan informasi. Tapi peraturan ini jarang sekali ditegakkan, dan para pendukung peraturan ini melaporkan bahwa pihak berwenang dan staf medis menormalisasikan kekerasan obstetri seperti itu.
Bahkan sebelum terjadinya pandemi ini, 40% bayi di Amerika Latin sudah dilahirkan melalui operasi caesar, walaupun metode ini mempunyai risiko yang lebih tinggi terhadap ibu dan bayi. WHO menyarankan tingkat operasi caesar sekitar 15% dengan menitikberatkan pada syarat bahwa bedah Caesar harus dilakukan hanya jika diperlukan secara medis.
Lebih lanjut, sebagian besar negara-negara Afrika sudah tidak berada di jalur yang tepat untuk mencapai sasaran menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir pada tahun 2030, sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa Bangsa. Jesca Nsungwa Sabiiti, komisioner kesehatan ibu dan anak Uganda, mengingatkan bahwa pandemi ini mungkin akan semakin menunda pencapaian sasaran.
Tapi, walaupun krisis COVID-19 ini dapat menghambat kemajuan, krisis ini juga dapat mendorong perubahan, dengan memaksa pemerintah-pemerintah dan masyarakat sipil memikirkan ulang mengenai cara sistem kesehatan, perekonomian, dan masyarakat kita ditata. Sejauh ini, pembahasan – terutama di kalangan pengambil kebijakan – cenderung sempit dan hanya berfokus pada solusi jangka pendek. Jika kita ingin membangun dunia pasca-COVID yang “adil, berketahanan, dan berkelanjutan,” yang didukung oleh para pemimpin, kita harus menyambut visi kesehatan masyarakat yang lebih ambisius.
Contohnya, hukum yang melindungi kelompok yang rentan harus disahkan dan ditegakkan. Lembaga kesehatan dan badan-badan lainnya harus menyelidiki pelanggaran dan meminta pertanggungjawaban pemberi layanan kesehatan. Dan, pemerintah serta donor harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk advokasi pada bidang-bidang yang bermasalah seperti kesehatan ibu hamil, dan untuk menerapkan pendekatan berbasis hak dalam pelatihan medis dan pemberian layanan pada semua bidang kesehatan.
Masalah yang ada juga mencakup hal-hal di luar pelayanan medis langsung. Saat ini, seorang perempuan dapat dipenjara karena keguguran (seperti di El Salvador) dan ditahan karena tidak membayar tagihan rumah sakit setelah melahirkan (seperti di Kenya). Ketidakadilan struktural dan diskriminasi yang berbasis gender, ras, kelas sosial, disabilitas, dan lainnya masih mempengaruhi tiap aspek kehidupan kita baik di negara kaya maupun miskin. Semua kegagalan ini melemahkan sistem kesehatan masyarakat kita.
Terlalu banyak ibu yang merasa sendirian, takut, dan trauma saat melahirkan selama pandemi ini. Dalam penyelidikan openDemocracy, seorang perempuan di Italia menyatakan harapannya bahwa para pengambil kebijakan dan penyedia layanan medis mengambil pelajaran dari penderitaannya, dan penderitaan orang lain yang sepertinya, agar perempuan lain tidak harus mengalami apa yang telah ia alami. Demi mereka, kita harus memastikan bahwa harapan ini terpenuhi.
openDemocracy terus melacak pelanggaran hak perempuan saat melahirkan secara global. Lihat peta dan sampaikan bukti di sini.