NEW YORK – Menemukan kesalahan, atau lebih tepatnya menyadari kurangnya, respons AS terhadap COVID-19 adalah hal yang mudah. Penyangkalan, penundaan, pertikaian politik, dan kegagalan sistemis AS telah menyebabkan lebih dari 100.000 orang di negara itu meninggal dan memperdalam krisis sosial dan ekonomi yang mereka alami. Lebih dari 40 juta pekerja – satu dari empat orang – sudah mengajukan tunjangan pengangguran sejak bulan Maret. Kini, masyarakat AS diberi tahu bahwa negara mereka, meskipun tidak siap, harus segera kembali ke “normal.”
Kesalahan dalam respons AS terhadap pandemi ini melampaui politik mereka yang sangat partisan pada saat ini. Akar dari bencana di AS ini menjalar sangat dalam.
Tentunya, banyak dari kesalahan ini bersifat partisan, hanya Partai Demokrat yang mencoba – meskipun ditentang Partai Republik – memperbaiki jaring pengaman sosial di AS yang sudah usang melalui bantuan untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, masyarakat miskin, orang sakit, dan kelompok rentan lainnya. Tapi Partai Demokrat juga tidak menyerukan pemerintah AS menginstruksikan – dan membayar – sektor swasta untuk memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat tapi tidak akan diproduksi oleh pasar tanpa diminta.
Mengatakan bahwa negara diminta “menyediakan barang-barang” mengingatkan kita pada gaya perencanaan ekonomi terpusat ala Uni Soviet yang menentukan gaya, bentuk, dan bahkan ukuran sepatu yang harus diproduksi. Negara tentu tidak bisa mencampuri pasar sehubungan dengan barang-barang pribadi dengan cara seperti itu. Cara itu hanya akan menyebabkan terjadinya kelangkaan semu yang mengingatkan kita pada perekonomian terpusat. Tapi bahkan dalam perekonomian kapitalis, negara juga tetap berperan langsung dalam menyediakan beberapa jenis barang.
Hal-hal publik – misalnya saja sistem pertahanan nasional – jelas harus disediakan oleh pemerintah. Kenyataannya yang memproduksi peralatan dan perbekalan pertahanan di AS bukanlah pemerintah; pemerintah menginstruksikan sektor swasta melakukan hal ini. Penggunaan UU Produksi Pertahanan (DPA) AS tahun 1950, yang mencontoh UU Wewenang Perang yang memberikan Presiden Franklin D. Roosevelt wewenang yang luas untuk memimpin perekonomian AS selama Perang Dunia II, bukanlah hal yang langka. Militer melakukan 300.000 pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya menggunakan wewenang yang diberikan DPA, sebuah praktik yang terus dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Tapi pemerintahan Trump enggan menggunakan DPA dalam penanggulangan COVID-19. UU ini hanya digunakan dalam beberapa hal tertentu, misalnya ketika menginstruksikan 3M memprioritaskan pesanan masker wajah N95 dari pemerintah AS dan melarang perusahaan tersebut mengekspor masker jenis itu, dan ketika menginstruksikan General Motors memproduksi mesin ventilator.
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
Pemerintahan Trump menggunakan DPA dengan cara yang terlalu mengintervensi dalam satu hal dan kurang mengintervensi dalam hal yang lain. Pemerintah mengandalkan apa yang disebut dengan ketentuan perintah dan pengendalian dan menggunakan DPA dalam “melawan” 3M dan GM. Pemerintah memerintahkan apa yang harus dilakukan oleh sektor swasta.
Cara penggunaan kekuatan negara yang lebih baik adalah melalui perintah dengan cara yang halus: pemerintah menciptakan insentif bagi sektor swasta untuk memproduksi barang-barang yang bermanfaat bagi masyarakat. Jerman, misalnya, menggunakan jaminan pembelian pemerintah sebagai bagian dari paket bantuan yang lebih luas. Tujuan dari hal ini jelas: bukan untuk memerintahkan perusahaan-perusahaan Jerman memproduksi peralatan medis, tapi untuk memberikan insentif yang tepat agar perusahaan melakukan hal tersebut.
Upaya ini tidak bertujuan mengurangi inovasi perusahaan dan kecerdikan wirausaha. Kita harus memuji pabrik-pabrik penyulingan kecil yang mengalihkan mesin-mesinnya dari memproduksi minuman beralkohol ke memproduksi cairan pembersih tangan, atau pembuat filter kopi yang beralih menjadi produsen masker. Tapi jelas bahwa pasar, jika dibiarkan, tidak akan memproduksi peralatan perlindungan diri, mesin ventilator, dan obat-obatan terapeutik dalam jumlah yang cukup bagi masyarakat. Serta, pada saatnya nanti, pasar juga tidak akan menjamin adanya vaksinasi yang akan tersedia untuk semua orang.
Pemerintah AS juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Jerman. Berdasarkan Bab III DPA, pemerintah AS berwenang melakukan hal yang sama: memberi jaminan pembelian pemerintah federal. Keengganan menggunakan wewenang in mencerminkan kebingungan ideologis yang berbahaya.
Masker, mesin ventilator, dan vaksinasi bukanlah barang pribadi atau barang publik. Barang-barang ini berbeda dengan sepatu: pilihan individu yang lebih menyukai sepatu ungu ukuran besar mungkin tidak sesuai dengan norma mode yang ada tapi tidak memberikan dampak, baik positif atau negatif, kepada masyarakat. Hal-hal tersebut juga berbeda dengan udara, yang merupakan barang publik yang tidak ada penggantinya dan setiap orang tanpa kecuali membutuhkannya untuk bernafas. Masker, mesin ventilator, dan vaksin adalah barang-barang sosial: penggunaan dari barang-barang ini memberikan manfaat bagi masyarakat, dan pemerintah tidak boleh ragu dalam memastikan bahwa pasokan barang-barang tersebut tersedia secara memadai.
Sering kali, pengadaan barang-barang untuk kepentingan umum memerlukan insentif yang kuat dari pemerintah agar sektor swasta terdorong memproduksinya. Respons COVID-19 bukan satu-satunya contoh dalam hal ini. Hal serupa juga berlaku dalam bidang teknologi untuk melakukan langkah-langkah mitigasi atau adaptasi perubahan iklim, yang merupakan sebuah permasalahan sistemis lain yang, jika dibiarkan, maka sektor swasta tidak akan mengatasinya walaupun demi kepentingan bersama.
Baik pada permasalahan COVID-19 atau perubahan iklim, kesukarelaan dari perusahaan dan filantropis tidak bisa menyelesaikannya. Agar mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari dinamisnya sektor swasta AS, pemerintah federal AS perlu menggunakan wewenangnya untuk mengerahkan modal dan energi sektor swasta untuk mendukung upaya sosial secara besar-besaran.
Sejauh ini, respons pemerintah federal AS banyak melewatkan kesempatan yang ada, dimulai dari kegagalannya dalam melakukan persiapan secara memadai untuk mendeteksi dan membendung pandemi ini, atau untuk mengatasi dampak perekonomiannya. Hal ini juga terjadi dalam paket bantuan pertama senilai $2 triliun yang gagal digunakan untuk menciptakan insentif yang tepat untuk memobilisasi kekuatan sektor swasta dalam mengatasi akar permasalahan keruntuhan perekonomian. Apalagi jelas bahwa tidak ada hal yang akan menjadi stimulus perekonomian yang lebih baik dibandingkan dengan teratasinya COVID-19.
Sama seperti mengatasi perubahan iklim, negara perlu memikirkan ulang peran pemerintah agar negara dapat mencapai tujuan tersebut. Perekonomian terpusat ala Uni Soviet tidak efektif dalam kondisi baik. Tapi, seperti yang terlihat jelas dalam krisis COVID-19, perekonomian kapitalis ala AS juga tidak memadai dalam mengatasi tantangan menyediakan barang-barang yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Memastikan ketersediaan barang-barang tersebut memerlukan negara yang aktif yang memperhatikan sektor swasta dengan baik.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
US President Donald Trump’s import tariffs have triggered a wave of retaliatory measures, setting off a trade war with key partners and raising fears of a global downturn. But while Trump’s protectionism and erratic policy shifts could have far-reaching implications, the greatest victim is likely to be the United States itself.
warns that the new administration’s protectionism resembles the strategy many developing countries once tried.
It took a pandemic and the threat of war to get Germany to dispense with the two taboos – against debt and monetary financing of budgets – that have strangled its governments for decades. Now, it must join the rest of Europe in offering a positive vision of self-sufficiency and an “anti-fascist economic policy.”
welcomes the apparent departure from two policy taboos that have strangled the country's investment.
NEW YORK – Menemukan kesalahan, atau lebih tepatnya menyadari kurangnya, respons AS terhadap COVID-19 adalah hal yang mudah. Penyangkalan, penundaan, pertikaian politik, dan kegagalan sistemis AS telah menyebabkan lebih dari 100.000 orang di negara itu meninggal dan memperdalam krisis sosial dan ekonomi yang mereka alami. Lebih dari 40 juta pekerja – satu dari empat orang – sudah mengajukan tunjangan pengangguran sejak bulan Maret. Kini, masyarakat AS diberi tahu bahwa negara mereka, meskipun tidak siap, harus segera kembali ke “normal.”
Kesalahan dalam respons AS terhadap pandemi ini melampaui politik mereka yang sangat partisan pada saat ini. Akar dari bencana di AS ini menjalar sangat dalam.
Tentunya, banyak dari kesalahan ini bersifat partisan, hanya Partai Demokrat yang mencoba – meskipun ditentang Partai Republik – memperbaiki jaring pengaman sosial di AS yang sudah usang melalui bantuan untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, masyarakat miskin, orang sakit, dan kelompok rentan lainnya. Tapi Partai Demokrat juga tidak menyerukan pemerintah AS menginstruksikan – dan membayar – sektor swasta untuk memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat tapi tidak akan diproduksi oleh pasar tanpa diminta.
Mengatakan bahwa negara diminta “menyediakan barang-barang” mengingatkan kita pada gaya perencanaan ekonomi terpusat ala Uni Soviet yang menentukan gaya, bentuk, dan bahkan ukuran sepatu yang harus diproduksi. Negara tentu tidak bisa mencampuri pasar sehubungan dengan barang-barang pribadi dengan cara seperti itu. Cara itu hanya akan menyebabkan terjadinya kelangkaan semu yang mengingatkan kita pada perekonomian terpusat. Tapi bahkan dalam perekonomian kapitalis, negara juga tetap berperan langsung dalam menyediakan beberapa jenis barang.
Hal-hal publik – misalnya saja sistem pertahanan nasional – jelas harus disediakan oleh pemerintah. Kenyataannya yang memproduksi peralatan dan perbekalan pertahanan di AS bukanlah pemerintah; pemerintah menginstruksikan sektor swasta melakukan hal ini. Penggunaan UU Produksi Pertahanan (DPA) AS tahun 1950, yang mencontoh UU Wewenang Perang yang memberikan Presiden Franklin D. Roosevelt wewenang yang luas untuk memimpin perekonomian AS selama Perang Dunia II, bukanlah hal yang langka. Militer melakukan 300.000 pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya menggunakan wewenang yang diberikan DPA, sebuah praktik yang terus dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Tapi pemerintahan Trump enggan menggunakan DPA dalam penanggulangan COVID-19. UU ini hanya digunakan dalam beberapa hal tertentu, misalnya ketika menginstruksikan 3M memprioritaskan pesanan masker wajah N95 dari pemerintah AS dan melarang perusahaan tersebut mengekspor masker jenis itu, dan ketika menginstruksikan General Motors memproduksi mesin ventilator.
Winter Sale: Save 40% on a new PS subscription
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
Pemerintahan Trump menggunakan DPA dengan cara yang terlalu mengintervensi dalam satu hal dan kurang mengintervensi dalam hal yang lain. Pemerintah mengandalkan apa yang disebut dengan ketentuan perintah dan pengendalian dan menggunakan DPA dalam “melawan” 3M dan GM. Pemerintah memerintahkan apa yang harus dilakukan oleh sektor swasta.
Cara penggunaan kekuatan negara yang lebih baik adalah melalui perintah dengan cara yang halus: pemerintah menciptakan insentif bagi sektor swasta untuk memproduksi barang-barang yang bermanfaat bagi masyarakat. Jerman, misalnya, menggunakan jaminan pembelian pemerintah sebagai bagian dari paket bantuan yang lebih luas. Tujuan dari hal ini jelas: bukan untuk memerintahkan perusahaan-perusahaan Jerman memproduksi peralatan medis, tapi untuk memberikan insentif yang tepat agar perusahaan melakukan hal tersebut.
Upaya ini tidak bertujuan mengurangi inovasi perusahaan dan kecerdikan wirausaha. Kita harus memuji pabrik-pabrik penyulingan kecil yang mengalihkan mesin-mesinnya dari memproduksi minuman beralkohol ke memproduksi cairan pembersih tangan, atau pembuat filter kopi yang beralih menjadi produsen masker. Tapi jelas bahwa pasar, jika dibiarkan, tidak akan memproduksi peralatan perlindungan diri, mesin ventilator, dan obat-obatan terapeutik dalam jumlah yang cukup bagi masyarakat. Serta, pada saatnya nanti, pasar juga tidak akan menjamin adanya vaksinasi yang akan tersedia untuk semua orang.
Pemerintah AS juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Jerman. Berdasarkan Bab III DPA, pemerintah AS berwenang melakukan hal yang sama: memberi jaminan pembelian pemerintah federal. Keengganan menggunakan wewenang in mencerminkan kebingungan ideologis yang berbahaya.
Masker, mesin ventilator, dan vaksinasi bukanlah barang pribadi atau barang publik. Barang-barang ini berbeda dengan sepatu: pilihan individu yang lebih menyukai sepatu ungu ukuran besar mungkin tidak sesuai dengan norma mode yang ada tapi tidak memberikan dampak, baik positif atau negatif, kepada masyarakat. Hal-hal tersebut juga berbeda dengan udara, yang merupakan barang publik yang tidak ada penggantinya dan setiap orang tanpa kecuali membutuhkannya untuk bernafas. Masker, mesin ventilator, dan vaksin adalah barang-barang sosial: penggunaan dari barang-barang ini memberikan manfaat bagi masyarakat, dan pemerintah tidak boleh ragu dalam memastikan bahwa pasokan barang-barang tersebut tersedia secara memadai.
Sering kali, pengadaan barang-barang untuk kepentingan umum memerlukan insentif yang kuat dari pemerintah agar sektor swasta terdorong memproduksinya. Respons COVID-19 bukan satu-satunya contoh dalam hal ini. Hal serupa juga berlaku dalam bidang teknologi untuk melakukan langkah-langkah mitigasi atau adaptasi perubahan iklim, yang merupakan sebuah permasalahan sistemis lain yang, jika dibiarkan, maka sektor swasta tidak akan mengatasinya walaupun demi kepentingan bersama.
Baik pada permasalahan COVID-19 atau perubahan iklim, kesukarelaan dari perusahaan dan filantropis tidak bisa menyelesaikannya. Agar mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari dinamisnya sektor swasta AS, pemerintah federal AS perlu menggunakan wewenangnya untuk mengerahkan modal dan energi sektor swasta untuk mendukung upaya sosial secara besar-besaran.
Sejauh ini, respons pemerintah federal AS banyak melewatkan kesempatan yang ada, dimulai dari kegagalannya dalam melakukan persiapan secara memadai untuk mendeteksi dan membendung pandemi ini, atau untuk mengatasi dampak perekonomiannya. Hal ini juga terjadi dalam paket bantuan pertama senilai $2 triliun yang gagal digunakan untuk menciptakan insentif yang tepat untuk memobilisasi kekuatan sektor swasta dalam mengatasi akar permasalahan keruntuhan perekonomian. Apalagi jelas bahwa tidak ada hal yang akan menjadi stimulus perekonomian yang lebih baik dibandingkan dengan teratasinya COVID-19.
Sama seperti mengatasi perubahan iklim, negara perlu memikirkan ulang peran pemerintah agar negara dapat mencapai tujuan tersebut. Perekonomian terpusat ala Uni Soviet tidak efektif dalam kondisi baik. Tapi, seperti yang terlihat jelas dalam krisis COVID-19, perekonomian kapitalis ala AS juga tidak memadai dalam mengatasi tantangan menyediakan barang-barang yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Memastikan ketersediaan barang-barang tersebut memerlukan negara yang aktif yang memperhatikan sektor swasta dengan baik.