BERLIN – Di antara para pendukung Partai Demokrat dan Partai Republik, ada godaan yang besar untuk menganggap pemerintahan Presiden AS Donald Trump sebagai sekedar penyimpangan yang aneh. Seperti para pendukung Partai Republik yang mungkin mencoba menyalahkan Trump atas banyaknya pelanggaran selama empat tahun terakhir, sambil berharap bahwa peran mereka yang memungkinkan pelanggaran tersebut terjadi akan cepat dilupakan, para pendukung Partai Demokrat mungkin ingin menunjukkan bahwa mereka mengikuti norma-norma demokrasi, dengan menahan diri dari mengungkit masa lalu. Jika benar, kalau Joe Biden menang setelah seluruh suara pemilu tanggal 3 November dihitung, maka Trump dan pemerintahannya tidak akan dimintai pertanggung-jawaban atas banyaknya korupsi, kekejaman, dan pelanggaran prinsip-prinsip dasar konstitusi.
Terlepas dari perhitungan politik, banyak pengamat – mulai dari mantan bakal calon presiden dari Partai Demokrat Andrew Yang hingga ahli hukum dan sejarawan terkemuka – berpendapat bahwa hanya diktator yang menuntut lawan mereka yang sudah kalah. Dengan motif yang terlihat jelas, Jaksa Agung Amerika Serikat (AS) Bill Barr juga berpendapat bahwa “pemenang pemilu yang menuntut lawan mereka yang kalah bukan merupakan praktik yang terjadi di negara demokrasi yang matang.” Tapi generalisasi semacam ini terlalu terburu-buru. Slogan Trump “lock her up (penjarakan dia)” yang ditujukan bagi Hillary Clinton pada tahun 2016, tidak boleh dijawab dengan slogan “lock him up”; tapi “memaafkan dan melupakan” juga bukan satu-satunya alternatif.
Masyarakat AS perlu membedakan tiga masalah berikut: kejahatan yang Trump mungkin lakukan sebelum dia menjadi presiden; korupsi dan kejahatan yang dilakukannya dan kroni-kroninya selama ia menjabat; dan perilakunya yang sudah memperlihatkan kelemahan struktural yang lebih luas dalam sistem politik AS. Tiap masalah perlu ditanggapi secara berbeda-beda.
BERLIN – Di antara para pendukung Partai Demokrat dan Partai Republik, ada godaan yang besar untuk menganggap pemerintahan Presiden AS Donald Trump sebagai sekedar penyimpangan yang aneh. Seperti para pendukung Partai Republik yang mungkin mencoba menyalahkan Trump atas banyaknya pelanggaran selama empat tahun terakhir, sambil berharap bahwa peran mereka yang memungkinkan pelanggaran tersebut terjadi akan cepat dilupakan, para pendukung Partai Demokrat mungkin ingin menunjukkan bahwa mereka mengikuti norma-norma demokrasi, dengan menahan diri dari mengungkit masa lalu. Jika benar, kalau Joe Biden menang setelah seluruh suara pemilu tanggal 3 November dihitung, maka Trump dan pemerintahannya tidak akan dimintai pertanggung-jawaban atas banyaknya korupsi, kekejaman, dan pelanggaran prinsip-prinsip dasar konstitusi.
Terlepas dari perhitungan politik, banyak pengamat – mulai dari mantan bakal calon presiden dari Partai Demokrat Andrew Yang hingga ahli hukum dan sejarawan terkemuka – berpendapat bahwa hanya diktator yang menuntut lawan mereka yang sudah kalah. Dengan motif yang terlihat jelas, Jaksa Agung Amerika Serikat (AS) Bill Barr juga berpendapat bahwa “pemenang pemilu yang menuntut lawan mereka yang kalah bukan merupakan praktik yang terjadi di negara demokrasi yang matang.” Tapi generalisasi semacam ini terlalu terburu-buru. Slogan Trump “lock her up (penjarakan dia)” yang ditujukan bagi Hillary Clinton pada tahun 2016, tidak boleh dijawab dengan slogan “lock him up”; tapi “memaafkan dan melupakan” juga bukan satu-satunya alternatif.
Masyarakat AS perlu membedakan tiga masalah berikut: kejahatan yang Trump mungkin lakukan sebelum dia menjadi presiden; korupsi dan kejahatan yang dilakukannya dan kroni-kroninya selama ia menjabat; dan perilakunya yang sudah memperlihatkan kelemahan struktural yang lebih luas dalam sistem politik AS. Tiap masalah perlu ditanggapi secara berbeda-beda.