NEW HAVEN – Dalam pidato kemenangannya pada bulan November, Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden berjanji akan bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda pandangan, Partai Republik, dan juga menyatukan negara. Dua bulan kemudian, Presiden Donald Trump yang akan segera lengser masih belum mengakui kekalahannya, dan beberapa pendukung setianya dikabarkan berencana menolak hasil penghitungan suara Electoral College pada minggu ini. Upaya ini tidak akan menghalangi pelantikan Biden pada bulan ini, tapi hal ini menggambarkan betapa besar polarisasi di AS – serta ancaman hal tersebut terhadap demokrasi di AS.
Tentunya, Konstitusi AS terbukti kuat selama empat tahun terakhir. Sejak pemilu presiden dua bulan lalu, Trump dan sekutunya dari Partai Republik sudah mengajukan lebih dari 50 gugatan hukum terhadap hasil pemilu. Semua gugatan tersebut gagal, bahkan Mahkamah Agung – yang Trump isi dengan para hakim sayap kanan – memutuskan menolak gugatan-gugatan tersebut.
Namun, upaya-upaya yang para pendukung setia Trump bersedia lakukan untuknya, dan dukungan yang ia masih terima dari para pemilih, menimbulkan pertanyaan serius mengenai kondisi masyarakat AS. Apalagi polarisasi di AS saat ini tidak disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai, misalnya saja, kebijakan pajak mana yang akan paling memberikan manfaat bagi masyarakat AS dan ekonomi negara. Perdebatan seperti itu adalah inti dari politik demokrasi. Tapi yang ada saat ini adalah perselisihan mengenai kenyataan itu sendiri – dan hal ini menimbulkan dampak yang mematikan.
NEW HAVEN – Dalam pidato kemenangannya pada bulan November, Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden berjanji akan bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda pandangan, Partai Republik, dan juga menyatukan negara. Dua bulan kemudian, Presiden Donald Trump yang akan segera lengser masih belum mengakui kekalahannya, dan beberapa pendukung setianya dikabarkan berencana menolak hasil penghitungan suara Electoral College pada minggu ini. Upaya ini tidak akan menghalangi pelantikan Biden pada bulan ini, tapi hal ini menggambarkan betapa besar polarisasi di AS – serta ancaman hal tersebut terhadap demokrasi di AS.
Tentunya, Konstitusi AS terbukti kuat selama empat tahun terakhir. Sejak pemilu presiden dua bulan lalu, Trump dan sekutunya dari Partai Republik sudah mengajukan lebih dari 50 gugatan hukum terhadap hasil pemilu. Semua gugatan tersebut gagal, bahkan Mahkamah Agung – yang Trump isi dengan para hakim sayap kanan – memutuskan menolak gugatan-gugatan tersebut.
Namun, upaya-upaya yang para pendukung setia Trump bersedia lakukan untuknya, dan dukungan yang ia masih terima dari para pemilih, menimbulkan pertanyaan serius mengenai kondisi masyarakat AS. Apalagi polarisasi di AS saat ini tidak disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai, misalnya saja, kebijakan pajak mana yang akan paling memberikan manfaat bagi masyarakat AS dan ekonomi negara. Perdebatan seperti itu adalah inti dari politik demokrasi. Tapi yang ada saat ini adalah perselisihan mengenai kenyataan itu sendiri – dan hal ini menimbulkan dampak yang mematikan.