BEIJING – Sebuah laporan terbaru dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim memperingatkan bahwa untuk menghindari dampak terburuk dari pemanasan global, masyarakat harus melakukan perubahan sosial dan ekonomi dengan skala yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia.” Seperti yang telah kami tulis sebelumnya, hanya investor lembaga – seperti dana pensiun, dana kekayaan negara, dan perusahaan asuransi – yang mempunyai kekuatan finansial yang cukup untuk mengatasi perubahan iklim.
Namun, untuk meminimalkan risiko, investor lembaga umumnya lebih memilih untuk mengalokasikan modal mereka untuk infrastruktur yang sudah beroperasi dan telah menghasilkan pendapatan yang stabil, dibandingkan untuk proyek-proyek baru. Dengan alasan yang sama, investasi mereka terfokus di negara-negara maju, yang dalam beberapa dekade belakangan telah menerima lebih dari 70% investasi sektor swasta dalam bidang infrastruktur. Perubahan iklim mengharuskan investor lembaga untuk bergerak melampaui batasan ini. Namun mereka memerlukan bantuan untuk memitigasi risiko yang ada, oleh karena itu kami percaya bahwa dunia memerlukan sebuah fasilitas pendanaan iklim global yang baru (GCFF), yang secara khusus menargetkan mobilisasi modal investor lembaga, dan dirancang untuk mengatasi kekurangan yang terdapat pada inisiatif multilateral saat ini.
Selain beberapa perusahaan yang menjanjikan, pemerintah, dan lembaga keuangan multilateral (LKM) kesulitan memobilisasi modal swasta dalam skala yang relevan terhadap perubahan iklim. Penting untuk diingat bahwa investor lembaga umumnya tidak turut serta dalam inisiatif tersebut karena beberapa alasan. Pertama, LKM dan investor lembaga mempunyai prioritas yang berbeda. Aktivitas LKM berdasarkan pada tujuan kebijakan dari negara-negara anggota dan kebutuhan dari negara-negara klien, dan tidak selalu mencerminkan permintaan investor. Sebaliknya, investor lembaga, misalnya aktor-aktor komersial yang terikat pada para pensiunan dan pemangku kepentingan lainnya, tidak akan berinvestasi dalam proyek yang dianggap terlalu berisiko atau mungkin tidak akan menghasilkan keuntungan investasi finansial yang cukup. Untuk menarik minat mereka, tawaran LKM harus kompetitif dengan yang ditawarkan oleh perusahaan manajemen aset swasta yang digunakan oleh investor lembaga. Terlebih lagi, banyak investor lembaga yang tidak terbiasa dengan investasi infrastruktur secara umum, apalagi di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, MFI juga harus membangun kapasitas untuk mengatasi kekhawatiran dari para investor ini mengenai berinvestasi di sektor dan wilayah yang masih asing bagi mereka.
Kedua, terdapat kesenjangan antara mendorong investasi swasta di negara-negara dengan pendapatan rendah dan rentan, serta memobilisasi modal swasta untuk aksi iklim di negara-negara berpendapatan menengah, yang mempunyai tingkat emisi karbon yang jauh lebih tinggi. Investasi hijau di kelompok negara-negara yang pertama mungkin menarik sekelompok kecil investor swasta khusus dan “impact investors,” modal swasta dengan jumlah yang lebih besar, termasuk dari investor lembaga dapat dimobilisasi pada kelompok negara-negara yang kedua. Namun saat ini, kebijakan MFI tidak cukup membedakan kedua konteks ini, yang membutuhkan strategi, sumber daya, dan struktur lembaga yang sangat berbeda.
Ketiga, LKM harus meningkatkan kehadiran mereka pada platform kolaboratif investor lembaga, mengambil lebih banyak risiko, memperkuat kemitraan dengan dana investasi strategis lokal dan menyesuaikan struktur tata kelola mereka agar sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang telah menjadi kebiasaan investor swasta. Menurut laporan terbaru dari G20, LKM juga harus memperkuat kapasitas mereka untuk memobilisasi investasi ekuitas.
Yang terakhir, dengan beberapa pengecualian, insiatif multilateral yang ada – seperti Green Climate Fund dan Clean Technology Fund – memobilisasi modal swasta di tingkat proyek, dibandingkan di tingkat portofolio. Namun, karena sebagian besar investor lembaga mengelola sejumlah besar modal dengan tim investasi yang kecil, mereka biasanya tidak mempunyai kapasitas untuk berinvestasi secara langsung di sebuah proyek; mereka memerlukan sebuah alat atau dana untuk menyalurkan investasi mereka.
Secure your copy of PS Quarterly: The Year Ahead 2025
The newest issue of our magazine, PS Quarterly: The Year Ahead 2025, is almost here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, upgrade to PS Digital Plus now at a special discounted rate.
Subscribe Now
Sehubungan dengan tantangan ini, kendali investor adalah kunci dalam memobilisasi modal swasta untuk infrastruktur ramah lingkungan. Investor swasta sangat enggan untuk melepaskan kendali kepada lembaga negara, karena adanya kekhawatiran bahwa lembaga negara dapat dipengaruhi oleh pengaruh politik dan mungkin tidak akan berinvestasi dengan persyaratan komersial. Untuk meredakan kekhawatiran ini, MFI harus menekankan independensi proses alokasi investasi. Sebuah model yang menarik adalah yang digunakan oleh National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) di India, yang merupakan dana investasi sebesar $6 miliar yang disponsori oleh pemerintah yang telah berhasil memobilisasi modal investor lembaga.
Pemerintah India memiliki 49% saham minoritas di NIIF, dan di perusahaan yang mengelola dana tersebut, dan investor swasta dan lembaga adalah pihak yang memegang saham mayoritas. NIIF beroperasi seperti dana investasi komersial standar, dan pemerintah hanya mempunyai dua perwakilan dalam dewan yang beranggotakan enam orang. Komite investasi dana, yang mengambil seluruh keputusan investasi, seluruhnya merupakan tenaga kerja investasi profesional, yang (seperti staf NIIF) sebagian besar direkrut oleh sektor swasta. Pembatasan kendali dari sektor publik ini dirancang untuk membebaskan NIIF dari kemungkinan pengaruh politik, sehingga meyakinkan para investor bahwa dana tersebut beroperasi sepenuhnya atas dasar ketentuan komersial sesuai dengan kebijakan yang sejalan dengan mandat.
Menurut sebuah makalah baru dari para peneliti di Universitas Stanford dan Universitas Maastricht, untuk memobilisasi modal investor lembaga untuk mendanai perlawanan terhadap perubahan iklim, LKM harus mulai berfungsi dengan cara yang sama. Namun institusi yang besar berubah secara perlahan, dan mendesaknya permasalahan perubahan iklim membutuhkan perubahan yang disruptif, dibandingkan dengan reformasi yang berskala kecil. Oleh karena itu GCFF yang baru, yang ditargetkan untuk memobilisasi modal dari investor lembaga dan meniru model struktur NIIF, mungkin merupakan sebuah bagian penting dari jawaban atas hal tersebut.
Yang pasti, meskipun LKM akan menjadi investor minoritas di GCFF yang diusulkan, mereka masih akan memainkan peran penting dalam membantu investor swasta menganalisis risiko dalam konteks yang baru. LKM juga harus membagi risiko-risiko dan memberikan dukungan teknis berdasarkan kemampuan mereka di berbagai sektor dan wilayah. Penting juga untuk meyakinkan LKM bahwa peringkat hutang AAA serta status kreditor istimewa mereka tidak akan terancam, maka anggaran GCFF harus “dipagari” dari inisiatif finansial lainnya. Namun tantangan ini dapat dikelola.
Secara umum, LKM berasal dari dunia yang berbeda dari investor lembaga yang modalnya ingin mereka mobilisasi. Untuk menarik modal swasta yang cukup untuk memajukan solusi perubahan iklim, maka MFI haus mulai memperlakukan investor lembaga berskala besar sebagai mitra dan klien mereka. GCFF yang baru, dengan sumber daya dan dukungan tingkat tinggi yang tepat, akan membantu mendorong perubahan yang diperlukan.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
To prevent unnecessary deaths from treatable diseases, the World Health Organization must be empowered to fulfill its mandate as the leading global emergency responder. If its $7.1 billion fundraising campaign falls short, we risk being caught unprepared again when the next pandemic arrives.
calls on wealthy countries to ensure that the World Health Organization can confront emerging threats.
Not only did Donald Trump win last week’s US presidential election decisively – winning some three million more votes than his opponent, Vice President Kamala Harris – but the Republican Party he now controls gained majorities in both houses on Congress. Given the far-reaching implications of this result – for both US democracy and global stability – understanding how it came about is essential.
Log in/Register
Please log in or register to continue. Registration is free and requires only your email address.
BEIJING – Sebuah laporan terbaru dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim memperingatkan bahwa untuk menghindari dampak terburuk dari pemanasan global, masyarakat harus melakukan perubahan sosial dan ekonomi dengan skala yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia.” Seperti yang telah kami tulis sebelumnya, hanya investor lembaga – seperti dana pensiun, dana kekayaan negara, dan perusahaan asuransi – yang mempunyai kekuatan finansial yang cukup untuk mengatasi perubahan iklim.
Namun, untuk meminimalkan risiko, investor lembaga umumnya lebih memilih untuk mengalokasikan modal mereka untuk infrastruktur yang sudah beroperasi dan telah menghasilkan pendapatan yang stabil, dibandingkan untuk proyek-proyek baru. Dengan alasan yang sama, investasi mereka terfokus di negara-negara maju, yang dalam beberapa dekade belakangan telah menerima lebih dari 70% investasi sektor swasta dalam bidang infrastruktur. Perubahan iklim mengharuskan investor lembaga untuk bergerak melampaui batasan ini. Namun mereka memerlukan bantuan untuk memitigasi risiko yang ada, oleh karena itu kami percaya bahwa dunia memerlukan sebuah fasilitas pendanaan iklim global yang baru (GCFF), yang secara khusus menargetkan mobilisasi modal investor lembaga, dan dirancang untuk mengatasi kekurangan yang terdapat pada inisiatif multilateral saat ini.
Selain beberapa perusahaan yang menjanjikan, pemerintah, dan lembaga keuangan multilateral (LKM) kesulitan memobilisasi modal swasta dalam skala yang relevan terhadap perubahan iklim. Penting untuk diingat bahwa investor lembaga umumnya tidak turut serta dalam inisiatif tersebut karena beberapa alasan. Pertama, LKM dan investor lembaga mempunyai prioritas yang berbeda. Aktivitas LKM berdasarkan pada tujuan kebijakan dari negara-negara anggota dan kebutuhan dari negara-negara klien, dan tidak selalu mencerminkan permintaan investor. Sebaliknya, investor lembaga, misalnya aktor-aktor komersial yang terikat pada para pensiunan dan pemangku kepentingan lainnya, tidak akan berinvestasi dalam proyek yang dianggap terlalu berisiko atau mungkin tidak akan menghasilkan keuntungan investasi finansial yang cukup. Untuk menarik minat mereka, tawaran LKM harus kompetitif dengan yang ditawarkan oleh perusahaan manajemen aset swasta yang digunakan oleh investor lembaga. Terlebih lagi, banyak investor lembaga yang tidak terbiasa dengan investasi infrastruktur secara umum, apalagi di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, MFI juga harus membangun kapasitas untuk mengatasi kekhawatiran dari para investor ini mengenai berinvestasi di sektor dan wilayah yang masih asing bagi mereka.
Kedua, terdapat kesenjangan antara mendorong investasi swasta di negara-negara dengan pendapatan rendah dan rentan, serta memobilisasi modal swasta untuk aksi iklim di negara-negara berpendapatan menengah, yang mempunyai tingkat emisi karbon yang jauh lebih tinggi. Investasi hijau di kelompok negara-negara yang pertama mungkin menarik sekelompok kecil investor swasta khusus dan “impact investors,” modal swasta dengan jumlah yang lebih besar, termasuk dari investor lembaga dapat dimobilisasi pada kelompok negara-negara yang kedua. Namun saat ini, kebijakan MFI tidak cukup membedakan kedua konteks ini, yang membutuhkan strategi, sumber daya, dan struktur lembaga yang sangat berbeda.
Ketiga, LKM harus meningkatkan kehadiran mereka pada platform kolaboratif investor lembaga, mengambil lebih banyak risiko, memperkuat kemitraan dengan dana investasi strategis lokal dan menyesuaikan struktur tata kelola mereka agar sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang telah menjadi kebiasaan investor swasta. Menurut laporan terbaru dari G20, LKM juga harus memperkuat kapasitas mereka untuk memobilisasi investasi ekuitas.
Yang terakhir, dengan beberapa pengecualian, insiatif multilateral yang ada – seperti Green Climate Fund dan Clean Technology Fund – memobilisasi modal swasta di tingkat proyek, dibandingkan di tingkat portofolio. Namun, karena sebagian besar investor lembaga mengelola sejumlah besar modal dengan tim investasi yang kecil, mereka biasanya tidak mempunyai kapasitas untuk berinvestasi secara langsung di sebuah proyek; mereka memerlukan sebuah alat atau dana untuk menyalurkan investasi mereka.
Secure your copy of PS Quarterly: The Year Ahead 2025
The newest issue of our magazine, PS Quarterly: The Year Ahead 2025, is almost here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, upgrade to PS Digital Plus now at a special discounted rate.
Subscribe Now
Sehubungan dengan tantangan ini, kendali investor adalah kunci dalam memobilisasi modal swasta untuk infrastruktur ramah lingkungan. Investor swasta sangat enggan untuk melepaskan kendali kepada lembaga negara, karena adanya kekhawatiran bahwa lembaga negara dapat dipengaruhi oleh pengaruh politik dan mungkin tidak akan berinvestasi dengan persyaratan komersial. Untuk meredakan kekhawatiran ini, MFI harus menekankan independensi proses alokasi investasi. Sebuah model yang menarik adalah yang digunakan oleh National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) di India, yang merupakan dana investasi sebesar $6 miliar yang disponsori oleh pemerintah yang telah berhasil memobilisasi modal investor lembaga.
Pemerintah India memiliki 49% saham minoritas di NIIF, dan di perusahaan yang mengelola dana tersebut, dan investor swasta dan lembaga adalah pihak yang memegang saham mayoritas. NIIF beroperasi seperti dana investasi komersial standar, dan pemerintah hanya mempunyai dua perwakilan dalam dewan yang beranggotakan enam orang. Komite investasi dana, yang mengambil seluruh keputusan investasi, seluruhnya merupakan tenaga kerja investasi profesional, yang (seperti staf NIIF) sebagian besar direkrut oleh sektor swasta. Pembatasan kendali dari sektor publik ini dirancang untuk membebaskan NIIF dari kemungkinan pengaruh politik, sehingga meyakinkan para investor bahwa dana tersebut beroperasi sepenuhnya atas dasar ketentuan komersial sesuai dengan kebijakan yang sejalan dengan mandat.
Menurut sebuah makalah baru dari para peneliti di Universitas Stanford dan Universitas Maastricht, untuk memobilisasi modal investor lembaga untuk mendanai perlawanan terhadap perubahan iklim, LKM harus mulai berfungsi dengan cara yang sama. Namun institusi yang besar berubah secara perlahan, dan mendesaknya permasalahan perubahan iklim membutuhkan perubahan yang disruptif, dibandingkan dengan reformasi yang berskala kecil. Oleh karena itu GCFF yang baru, yang ditargetkan untuk memobilisasi modal dari investor lembaga dan meniru model struktur NIIF, mungkin merupakan sebuah bagian penting dari jawaban atas hal tersebut.
Yang pasti, meskipun LKM akan menjadi investor minoritas di GCFF yang diusulkan, mereka masih akan memainkan peran penting dalam membantu investor swasta menganalisis risiko dalam konteks yang baru. LKM juga harus membagi risiko-risiko dan memberikan dukungan teknis berdasarkan kemampuan mereka di berbagai sektor dan wilayah. Penting juga untuk meyakinkan LKM bahwa peringkat hutang AAA serta status kreditor istimewa mereka tidak akan terancam, maka anggaran GCFF harus “dipagari” dari inisiatif finansial lainnya. Namun tantangan ini dapat dikelola.
Secara umum, LKM berasal dari dunia yang berbeda dari investor lembaga yang modalnya ingin mereka mobilisasi. Untuk menarik modal swasta yang cukup untuk memajukan solusi perubahan iklim, maka MFI haus mulai memperlakukan investor lembaga berskala besar sebagai mitra dan klien mereka. GCFF yang baru, dengan sumber daya dan dukungan tingkat tinggi yang tepat, akan membantu mendorong perubahan yang diperlukan.