Prioritas yang Tegas untuk Negara-Negara Rentan

LONDON/MONROVIA/KIGALI – Semua negara merasakan dampak dari COVID-19. Tapi beberapa negara – negara-negara “paling rentan” di dunia – menghadapi serangkaian tantangan yang sangat sulit. Sebelum pandemi melanda, Yaman, Sudan, Haiti, Sierra Leone, Myanmar, Afghanistan, Venezuela, dan negara-negara lain yang menghadapi banyak kesulitan sudah dilanda kemiskinan, konflik, korupsi, dan tata kelola yang buruk. Kini, faktor-faktor tersebut menjadikan mereka sangat tidak siap menghadapi krisis COVID-19.

Hal-hal yang diperlukan oleh sebuah negara untuk menghadapi pandemi adalah hal-hal yang tidak dimiliki oleh negara-negara rentan: pemerintahan dengan kapasitas kelembagaan untuk merancang dan melaksanakan rencana aksi yang komprehensif, kepolisian yang efektif dalam menegakkan peraturan, program-program sosial untuk mendistribusikan uang dan barang-barang, serta layanan kesehatan bagi mereka yang tertular virus ini.

Kurangnya kapasitas negara mudah dilihat pada bidang kesehatan masyarakat. Eropa memiliki 4,000 tempat tidur di unit layanan intensif per satu juta orang, banyak negara-negara di Afrika hanya punya lima tempat tidur per satu juta orang. Mali hanya punya tiga mesin ventilator di negara tersebut.

Respons yang efektif juga memerlukan rasa percaya kepada pemerintah. Tapi, selain kurangnya kapasitas, pemerintah di negara-negara paling rentan juga kekurangan legitimasi dari masyarakat. Di negara-negara yang sedang dalam tahap pemulihan dari konflik atau terpecah belah karena korupsi, banyak orang yang tidak mau mengikuti pemerintah meskipun pemerintah itu terbukti mampu memimpin.

Dunia usaha yang kuat adalah komponen yang juga diperlukan dalam negara yang efektif dan berketahanan. Orang-orang harus bisa bekerja untuk menafkahi keluarga mereka, dan pemerintah harus mengumpulkan pajak untuk membantu mereka yang tidak mampu menafkahi keluarga mereka. Tapi negara-negara rentan biasanya tidak punya sektor perekonomian formal yang memenuhi kebutuhan ini.

Pada awal krisis ini, terdapat harapan bahwa beberapa negara rentan bisa lolos dari dampak terburuk kesehatan COVID-19 karena rata-rata usia penduduk yang masih muda dan wilayah yang terisolasi. Tapi, dalam perspektif kami sebagai ketua bersama Dewan Kerentanan Negara (Council on State Fragility), hal ini tidak akan terjadi. Dalam beberapa minggu terakhir, Sudan, Sudan Selatan, Somalia, dan Yaman punya tingkat penularan dan kematian yang hampir sama dengan negara-negara maju yang sudah terlebih dulu dilanda virus corona.

Introductory Offer: Save 30% on PS Digital

Introductory Offer: Save 30% on PS Digital

Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.

Subscribe Now

Lebih buruk lagi, dampak ekonomi dari pandemi ini tentu akan lebih buruk di negara-negara rentan, tidak hanya karena lockdown, tapi karena apa yang terjadi di luar negeri. Perdagangan dengan negara seperti Tiongkok sudah jauh berkurang, pengiriman uang dari luar negeri menurun, dan harga komoditas dan minyak anjlok, serta defisit anggaran membengkak. Karena negara-negara rentan bergantung pada impor pangan, saat ini semakin banyak pembicaraan mengenai “kekurangan makan” dan bahkan “bencana kelaparan.”

Kita seharusnya sudah paham bahwa permasalahan negara-negara miskin cenderung menjadi permasalahan dunia, baik dalam bentuk migrasi masal, kejahatan terorganisir, terorisme, dan limpahan ekonomi. Mengingat separuh masyarakat miskin di dunia tinggal di negara-negara rentan pada tahun 2030, maka permasalahan ini akan semakin memburuk.

Ini adalah alasan Dewan Kerentanan Negara menetapkan meningkatkan perhatian terhadap tantangan-tantangan unik yang dihadapi oleh negara-negara rentan sebagai prioritas utama. Dewan ini terdiri dari para pemimpin, menteri, diplomat, tokoh dunia usaha, akademisi, dan ketua organisasi-organisasi pembangunan di dunia, yang akan mengombinasikan penelitian yang canggih dengan pengetahuan kebijakan yang terperinci untuk mempengaruhi pengambil kebijakan di tingkat global dan nasional yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan negara-negara rentan dalam menghadapi krisis ini dan mengatasi tantangan-tantangan mereka yang lebih luas dan mendalam.

Desentralisasi, kemampuan beradaptasi, dan kepiawaian menggunakan data adalah faktor-faktor penting. Misalnya, terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa “pembendungan yang cerdas” dari wabah penyakit di tingkat lokal sering kali lebih sesuai dibandingkan lockdown yang diterapkan secara nasional. Masukan seperti itu bisa menjadi sangat penting di negara-negara rentan. Tapi kita harus bertindak cepat sebelum fase akut dari pandemi ini di negara-negara barat berakhir, dan rasa urgensi memudar.

Kami memberikan lima rekomendasi. Pertama, perlindungan sosial harus disederhanakan dan diberikan dalam jangka waktu cepat. Terkadang, hal ini berarti pemberian kepada semua orang dibandingkan menargetkan populasi tertentu. Jaringan telepon seluler harus digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti mengenai apa yang saat ini diperlukan, dan untuk mendistribusikan bantuan dalam jumlah yang kecil, tapi teratur (dan mempunyai jangka waktu).

Kedua, produksi pangan dalam negeri harus lebih didorong. Sierra Leone, misalnya, dulu memproduksi beras, tapi sekarang mereka menjadi semakin bergantung pada impor selama beberapa dekade terakhir. Secara lebih luas lagi, Afrika mempunyai 60% dari lahan subur yang tidak digunakan di dunia. Upaya memproduksi makanan pokok di tingkat lokal bisa dan harus ditingkatkan dalam waktu yang singkat dan dalam skala yang besar.       

Ketiga, ketika vaksin sudah tersedia, masyarakat internasional harus memastikan bahwa negara-negara rentan tidak terkendala harga dalam membeli vaksin tersebut. Ketika ancaman yang ada adalah patogen yang menular, tidak ada negara yang aman sampai semua negara dalam kondisi aman. Kita harus mendorong dan mempercepat produksi beberapa jenis vaksin untuk memastikan distribusi dalam jangka waktu yang singkat dan luas.     

Keempat, dunia usaha di negara-negara rentan memerlukan dukungan secara langsung. Seperti yang diketahui oleh institusi keuangan pembangunan, perusahaan-perusahaan kecil di negara-negara miskin sering kali tidak dianggap, dan cenderung menjadi korban dari dampak buruk target dan peraturan yang lebih luas (karena lebih mudah mencapai target dengan berinvestasi pada proyek-proyek besar di negara-negara maju). Tapi justru perusahaan-perusahaan kecil seperti ini yang layak mendapat investasi yang lebih besar.

Yang terakhir, G20 harus melakukan lebih banyak dalam mendukung negara-negara rentan yang berhutang yang dipaksa memilih antara membayar kreditor asing atau menyelamatkan warga negara mereka. Negara-negara yang menerima bantuan pembangunan bilateral dijadwalkan membayar sekitar $40 miliar ke negara kreditor dan kreditor swasta pada tahun ini saja.              

Untuk mencegah pukulan fiskal tersebut, kami menyerukan agar negara-negara anggota G20 berkomitmen melakukan moratorium utang, tidak hanya sampai tahun depan, tapi selama krisis berlangsung. Selain itu, seluruh negara-negara rentan harus mendapatkan pendanaan darurat untuk mendukung upaya mengatasi COVID-19 dan memitigasi dampak ekonominya – termasuk negara-negara yang biasanya tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pendanaan dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.

COVID-19 akan memperburuk permasalahan yang ada di semua negara-negara rentan di dunia. Tapi dengan tindakan global yang cepat, kita bisa memitigasi dampak terburuk dari pandemi ini. Jika ada satu pelajaran yang harus kita ambil dari krisis ini adalah hidup dan penghidupan bisa diselamatkan jika kita bergerak lebih cepat dari virus ini.