BEIJING – Mungkin salah satu statistik mengenai Tiongkok yang paling sering dikutip adalah jumlah warga negara Tiongkok yang berhasil keluar dari kemiskinan dalam 35 tahun terakhir. Statistik menunjukkan bahwa warga negara Tiongkok yang berhasil keluar dari kemiskinan berjumlah lebih dari 800 juta orang, ini adalah jumlah yang besar – dan merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Memang betul bahwa belum ada negara lain yang mencapai penurunan tingkat kemiskinan sebesar ini dalam jangka waktu yang pendek. Tapi bagaimana dengan warga negara Tiongkok lain yang masih berada dalam kemiskinan.
Pemerintahan Tiongkok berkomitmen untuk menyelesaikan tugas mereka dengan menetapkan tujuan untuk menghilangkan kimiskinan di pedesaan pada tahun 2020. Pemerintah Tiongkok pertama kali mengutarakan janji mereka di Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, dan kemudian menegaskan hal ini dalam bentuk peraturan resmi. Namun untuk memenuhi janji ini – yang sekarang berarti bahwa pemerintah harus meningkatkan kemakmuran sekitar 45 juta warga negaranya, dimana jumlah ini sama dengan jumlah penduduk Sudan – akan memerlukan biaya yang sangat besar.
Pengurangan kemiskinan, sama dengan berbagai upaya penting lainnya, juga tunduk pada hukum pengembalian berkurang: dimana semakin kita melakukan sesuatu, maka semakin tidak produktif upaya kita. Prinsip ini sama dengan ketika kita memutar jam tangan: semakin kita putar maka semakin banyak tekanan di mainspring, atau mesin jam, dan semakin banyak energi yang diperlukan untuk memindahkan jarum jam dalam jarak yang sama.
Ketika kita berbicara pengurangan kemiskinan, orang yang paling bisa mendapatkan manfaat adalah mereka yang mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut, misalnya saja karena latar belakang mereka atau karena wilayah geografis dimana mereka tinggal. Ketika jumlah orang miskin telah menjadi semakin sedikit – misalnya saja hanya tinggal beberapa juta orang – maka bisa diprediksi bahwa diperlukan upaya yang jauh lebih besar untuk mencapai mereka.
Pengalaman Tiongkok memberikan gambaran sempurna akan hal ini. Selama tujuh tahun pertama setelah Tiongkok resmi melakukan “reformasi dan membuka negara mereka”, yang dimulai pada tahun 1978, diperkirakan sekitar 110 orang keluar dari kemiskinan setiap tahunnya. Selama 15 tahun setelahnya – yaitu dari tahun 1985 hingga 2000 – hal ini jauh melambat, terlihat dari jumlah orang yang keluar dari kemiskinan hanya berjumlah sekitar 26 juta per tahun. Sedangkan pada tahun 2000 hingga 2015, jumlah ini hanya berada pada angka 22 juta per tahun. Target pemerintahan Tiongkok saat ini adalah untuk mengangkat sepuluh juta orang dari kemiskinan setiap tahunnya.
Disaat tingkat penurunan kemiskinan melambat, biaya yang diperlukan untuk melakukan hal ini justru meningkat – dan ini adalah sebuah tren yang dijelaskan dalam laporan PBB dan juga data Bank Dunia. Pada tahun 2000, untuk mengangkat seseorang dari kemiskinan di Tiongkok, pemerintah pusat memerlukan dana sebesar $48 per tahun. Sedangkan pada tahun 2010, angka ini meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi $150 per tahun. Saat ini dimana pemerintah berupaya untuk mencapai warga negara yang berada di area paling terpencil – yaitu daerah tanpa akses jalan, listrik, atau air bersih – maka dana yang diperlukan adalah $200 per tahun.
Secure your copy of PS Quarterly: The Climate Crucible
The newest issue of our magazine, PS Quarterly: The Climate Crucible, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.
Subscribe Now
Namun hal ini bukan berarti bahwa Tiongkok tidak bisa mencapai target mereka pada tahun 2020. Sebaliknya, rencana dan pelaksanaan program pemerintah terlihat sangat baik. Faktanya, pada tahun lalu, pemerintah berhasil melampaui target mereka dengan mengangkat 12.4 juta orang dari kemiskinan di pedesaan. Selain itu, anggaran pemerintah untuk tahun ini lebih besar 30%, yang berarti setidaknya $1,000 telah dialokasikan untuk setiap orang dari target sepuluh juta orang yang akan diangkat dari kemiskinan di tahun 2017.
Tapi ketika pemerintah berupaya untuk menghilangkan kemiskinan di pedesaan hingga mencapai “angka nol” – dengan memastikan bahwa warga negara mereka hidup diatas garis kemiskinan atau CN¥2,230 ($324) per tahun – pemerintah juga harus memperhatikan tantangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan. Tiongkok terus mengalami urbanisasi yang pesat – sebuah fenomena yang berkontribusi besar terhadap penurunan kemiskinan dimasa lalu, namun hal ini juga menempatkan semakin besar jumlah warga perkotaan yang dibayangi resiko kemiskinan.
Menurut statistik resmi, pendapatan rata-rata dari 5% rumah tangga termiskin di kota-kota di Tiongkok adalah $1,128 (CN¥7,521). Jumlah ini 3.5 kali lebih besar dibandingkan angka garis kemiskinan di Tiongkok. Namun secara keseluruhan, rata-rata pendapatan di perkotaan kurang lebih empat kali lebih besar dibandingkan di pedesaan, sehingga bisa disimpulkan bahwa hidup dengan pendapatan rata-rata di perkotaan lebih sulit dibandingkan dengan hidup di garis kemiskinan di pedesaan. Dan hal ini bahkan tidak memperhitungkan banyaknya pekerja migran yang hidup tanpa izin di perkotaan dan kemungkinan mempunyai pendapatan lebih rendah dari yang didapat 5% rumah tangga termiskin.
Kemiskinan jenis ini mungkin lebih sulit untuk ditangani, dan salah satu penyebabnya adalah Tiongkok tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini. Oleh karena itu, keberhasilan upaya Tiongkok untuk menurunkan kemiskinan di pedesaan dapat menjadi model untuk negara lain, sama seperti keberhasilan negara lain untuk mengelola kemiskinan di perkotaan dapat – dan harus – menjadi panduan bagi pemerintah Tiongkok.
Tiongkok bukanlah satu-satunya negara yang memfokuskan upaya untuk mengakhiri kemiskinan; bahkan hal pertama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah pengentasan kemiskinan dalam segala bentuk pada tahun 2030. Disaat proses dan biaya untuk melakukan hal ini menjadi lebih sulit dan mahal, melihat upaya dari negara lain dapat menjadi sebuah hal yang penting untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi warga negara Tiongkok.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
If UK Chancellor of the Exchequer Rachel Reeves tried to meet all the political demands that have been placed on her, her budget would likely result in disappointing growth and financial instability. Instead, the new government's first budget should be judged according to four longer-term criteria.
lists four criteria for assessing the chancellor's attempt to meet a long list of unrealistic demands.
At COP16 in Colombia this month, delegates from nearly 200 countries will discuss how to accelerate action to protect 30% of the planet’s land and maritime areas by 2030. Central to that goal will be unlocking more investment through public-private partnerships, de-risking mechanisms, and other innovative strategies.
points out that biodiversity loss and ecosystem damage jeopardize all other global development goals.
BEIJING – Mungkin salah satu statistik mengenai Tiongkok yang paling sering dikutip adalah jumlah warga negara Tiongkok yang berhasil keluar dari kemiskinan dalam 35 tahun terakhir. Statistik menunjukkan bahwa warga negara Tiongkok yang berhasil keluar dari kemiskinan berjumlah lebih dari 800 juta orang, ini adalah jumlah yang besar – dan merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Memang betul bahwa belum ada negara lain yang mencapai penurunan tingkat kemiskinan sebesar ini dalam jangka waktu yang pendek. Tapi bagaimana dengan warga negara Tiongkok lain yang masih berada dalam kemiskinan.
Pemerintahan Tiongkok berkomitmen untuk menyelesaikan tugas mereka dengan menetapkan tujuan untuk menghilangkan kimiskinan di pedesaan pada tahun 2020. Pemerintah Tiongkok pertama kali mengutarakan janji mereka di Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, dan kemudian menegaskan hal ini dalam bentuk peraturan resmi. Namun untuk memenuhi janji ini – yang sekarang berarti bahwa pemerintah harus meningkatkan kemakmuran sekitar 45 juta warga negaranya, dimana jumlah ini sama dengan jumlah penduduk Sudan – akan memerlukan biaya yang sangat besar.
Pengurangan kemiskinan, sama dengan berbagai upaya penting lainnya, juga tunduk pada hukum pengembalian berkurang: dimana semakin kita melakukan sesuatu, maka semakin tidak produktif upaya kita. Prinsip ini sama dengan ketika kita memutar jam tangan: semakin kita putar maka semakin banyak tekanan di mainspring, atau mesin jam, dan semakin banyak energi yang diperlukan untuk memindahkan jarum jam dalam jarak yang sama.
Ketika kita berbicara pengurangan kemiskinan, orang yang paling bisa mendapatkan manfaat adalah mereka yang mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut, misalnya saja karena latar belakang mereka atau karena wilayah geografis dimana mereka tinggal. Ketika jumlah orang miskin telah menjadi semakin sedikit – misalnya saja hanya tinggal beberapa juta orang – maka bisa diprediksi bahwa diperlukan upaya yang jauh lebih besar untuk mencapai mereka.
Pengalaman Tiongkok memberikan gambaran sempurna akan hal ini. Selama tujuh tahun pertama setelah Tiongkok resmi melakukan “reformasi dan membuka negara mereka”, yang dimulai pada tahun 1978, diperkirakan sekitar 110 orang keluar dari kemiskinan setiap tahunnya. Selama 15 tahun setelahnya – yaitu dari tahun 1985 hingga 2000 – hal ini jauh melambat, terlihat dari jumlah orang yang keluar dari kemiskinan hanya berjumlah sekitar 26 juta per tahun. Sedangkan pada tahun 2000 hingga 2015, jumlah ini hanya berada pada angka 22 juta per tahun. Target pemerintahan Tiongkok saat ini adalah untuk mengangkat sepuluh juta orang dari kemiskinan setiap tahunnya.
Disaat tingkat penurunan kemiskinan melambat, biaya yang diperlukan untuk melakukan hal ini justru meningkat – dan ini adalah sebuah tren yang dijelaskan dalam laporan PBB dan juga data Bank Dunia. Pada tahun 2000, untuk mengangkat seseorang dari kemiskinan di Tiongkok, pemerintah pusat memerlukan dana sebesar $48 per tahun. Sedangkan pada tahun 2010, angka ini meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi $150 per tahun. Saat ini dimana pemerintah berupaya untuk mencapai warga negara yang berada di area paling terpencil – yaitu daerah tanpa akses jalan, listrik, atau air bersih – maka dana yang diperlukan adalah $200 per tahun.
Secure your copy of PS Quarterly: The Climate Crucible
The newest issue of our magazine, PS Quarterly: The Climate Crucible, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.
Subscribe Now
Namun hal ini bukan berarti bahwa Tiongkok tidak bisa mencapai target mereka pada tahun 2020. Sebaliknya, rencana dan pelaksanaan program pemerintah terlihat sangat baik. Faktanya, pada tahun lalu, pemerintah berhasil melampaui target mereka dengan mengangkat 12.4 juta orang dari kemiskinan di pedesaan. Selain itu, anggaran pemerintah untuk tahun ini lebih besar 30%, yang berarti setidaknya $1,000 telah dialokasikan untuk setiap orang dari target sepuluh juta orang yang akan diangkat dari kemiskinan di tahun 2017.
Tapi ketika pemerintah berupaya untuk menghilangkan kemiskinan di pedesaan hingga mencapai “angka nol” – dengan memastikan bahwa warga negara mereka hidup diatas garis kemiskinan atau CN¥2,230 ($324) per tahun – pemerintah juga harus memperhatikan tantangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan. Tiongkok terus mengalami urbanisasi yang pesat – sebuah fenomena yang berkontribusi besar terhadap penurunan kemiskinan dimasa lalu, namun hal ini juga menempatkan semakin besar jumlah warga perkotaan yang dibayangi resiko kemiskinan.
Menurut statistik resmi, pendapatan rata-rata dari 5% rumah tangga termiskin di kota-kota di Tiongkok adalah $1,128 (CN¥7,521). Jumlah ini 3.5 kali lebih besar dibandingkan angka garis kemiskinan di Tiongkok. Namun secara keseluruhan, rata-rata pendapatan di perkotaan kurang lebih empat kali lebih besar dibandingkan di pedesaan, sehingga bisa disimpulkan bahwa hidup dengan pendapatan rata-rata di perkotaan lebih sulit dibandingkan dengan hidup di garis kemiskinan di pedesaan. Dan hal ini bahkan tidak memperhitungkan banyaknya pekerja migran yang hidup tanpa izin di perkotaan dan kemungkinan mempunyai pendapatan lebih rendah dari yang didapat 5% rumah tangga termiskin.
Kemiskinan jenis ini mungkin lebih sulit untuk ditangani, dan salah satu penyebabnya adalah Tiongkok tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini. Oleh karena itu, keberhasilan upaya Tiongkok untuk menurunkan kemiskinan di pedesaan dapat menjadi model untuk negara lain, sama seperti keberhasilan negara lain untuk mengelola kemiskinan di perkotaan dapat – dan harus – menjadi panduan bagi pemerintah Tiongkok.
Tiongkok bukanlah satu-satunya negara yang memfokuskan upaya untuk mengakhiri kemiskinan; bahkan hal pertama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah pengentasan kemiskinan dalam segala bentuk pada tahun 2030. Disaat proses dan biaya untuk melakukan hal ini menjadi lebih sulit dan mahal, melihat upaya dari negara lain dapat menjadi sebuah hal yang penting untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi warga negara Tiongkok.